Kolaka Timur, OBORSULTRA.ID – Kepala Desa Puundokulo, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, H. Sudirman, menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan desa melalui program budidaya ikan air tawar yang kini resmi dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Puundokulo. Program ini memanfaatkan empang atau kolam ikan air tawar sebagai aset desa yang dikelola secara profesional oleh pengurus BUMDes yang baru dibentuk.
Dalam keterangannya kepada media, H. Sudirman menjelaskan bahwa pengadaan bibit ikan dilakukan bekerja sama dengan Balai Benih Ikan (BBI), disertai pemantauan rutin setiap pekan untuk memastikan perkembangan budidaya berjalan optimal. Ia menambahkan bahwa pengadaan bibit ikan tersebut bersumber dari Dana Desa melalui alokasi 20 persen program ketahanan pangan.
Empang yang kini dimanfaatkan sebagai kolam budidaya ikan air tawar sebenarnya mulai difungsikan pada tahun 2025. Sebelumnya, pada masa kepala desa terdahulu, lokasi itu dijalankan sebagai kolam renang atau tempat pemandian dengan sistem bagi hasil bersama pemilik lahan. Namun, hingga masa jabatan kepala desa lama berakhir, status bagi hasil tidak pernah jelas sehingga pemilik lahan menarik kembali tanahnya.
Kepala Desa Puundokulo terpilih, H. Sudirman, kemudian mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan potensi aset desa tersebut. Ia melakukan sistem ganti untung kepada pemilik lahan agar area itu dapat dijadikan empang dan menjadi aset desa yang dikelola BUMDes.
“Lokasi ini sebelumnya terbengkalai dan tidak terurus. Karena itu, kami berinisiatif menata kembali agar menjadi aset desa yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan terbentuknya pengurus BUMDes yang baru, pemerintah desa berharap pengelolaan empang dapat berjalan lebih tertib secara administrasi dan memberi manfaat jangka panjang. Sudirman menekankan bahwa manajemen yang baik menjadi contoh positif bagi generasi penerus dalam mengelola aset desa.
Selain pembenahan empang, pemerintah desa juga tengah mengupayakan pembangunan kantor koperasi desa (KopDes). Namun, Sudirman mengakui bahwa hingga kini belum ada warga yang bersedia menghibahkan tanah untuk lokasi bangunan tersebut.
Menurutnya, jika pengelolaan KopDes dilakukan langsung oleh pihak desa, proses musyawarah dengan warga terkait kompensasi lahan dapat lebih mudah dilakukan.
“Kalau kita yang kelola, bisa kita komunikasikan langsung dengan warga. Misalnya, kita ajukan permohonan lokasi dengan perjanjian pembayarannya tahun depan. Dengan begitu, pembangunan bisa dimulai, dan setelah berjalan, barulah kita atur pengadaan lahan,” jelas Sudirman.
Ia juga membuka opsi alternatif seperti menyewa rumah atau gudang milik warga untuk sementara waktu. Pendapatan KopDes nantinya diharapkan dapat disisihkan untuk membeli lahan yang menjadi lokasi permanen koperasi.
Program budidaya ikan air tawar serta rencana pembangunan KopDes menjadi langkah nyata pemerintah Desa Puundokulo di bawah kepemimpinan H. Sudirman dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Melalui penguatan BUMDes dan pemanfaatan aset desa secara produktif, pemerintah desa berharap perekonomian masyarakat dapat semakin berkembang. (Tim).
